Realisasikan Program "Hebat" di berbagai bidang, Wako Erman Safar Perioritaskan Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat.

Bukittinggi-Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, di era kepemimpinan Walikota Erman Safar, Pemerintah bersama DPRD Kota Bukittinggi telah menggelontorkan dana anggaran, guna pembayaran iuran Jaminan kesejahteraan masyarakat

Salah satunya adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).yaitu pekerja yang memiliki penghasilan di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2023 dan atau terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Program ini diperuntukkan bagi 2.918 warga di Kota Bukittinggi.

Baca juga: Subholding Upstream Pertamina Raih 9 Proper Emas

Jenis dan iuran program jaminan sosial yang diberikan bagi setiap pekerja bukan penerima upah dan merupakan pekerja rentan diantaranya :
a.Jaminan Kematian (JKM) dengan iuran Rp6.800, - per orang per bulan
b.Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Rp10.000, - per orang per bulan.

Jaminan kematian yang dapat diterima peserta JKM karena SAKIT, sebesar Rp42.000.000.
Sedangkan pekerja yang meninggal karena kecelakaan kerja diberi jaminan 48 x upah yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

Baca juga: BNSP Saksikan Langsung SKW Perdana LSP Pers Indonesia

Bukittinggi di bawah Kepemimpinan Wako Erman Safar tidak saja mampu menjadi daerah yang kaya prestasi, namun juga kaya akan empati.Hingga saat ini Bukittinggi telah meraih beragam prestasi dalam bentuk penghargaan diberbagai bidang. Jika program JKK diperuntukkan bagi 2.918 orang, maka jumlah penerima bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) justru tak main-main. Angkanya mencapai 25.685 orang.

Program tersebut diluncurkan demi meringankan beban warganya dalam membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).Terobosan tersebut, menempatkan Kota Bukittinggi sebagai kota terbaik dalam realisasi program Universal Health Coverge (UHC) di Provinsi Sumatra Barat di tahun 2023.

Baca juga: Indonesia Satu untuk Satu Indonesia

“Dari target yang ditetapkan di Sumbar pada angka 95 persen, Kota Bukittinggi telah mencapai angka 97, 08 persen yang sudah terdaftar sebagai peserta JKN pada BPJS Kesehatan, ” kata Walikota .

Baca juga: Aplikasi Gaji Karyawan Terbaik Talenta by Mekari

Angka itu tentu saja di luar ekspektasi Pemkot Bukittinggi. Karena berada di posisi terdepan.Ini menunjukkan kalau Pemerintah Kota Bukittinggi benar benar menjalankan program tersebut dengan sangat baik terhadap masyarakat

Bidang Kesehatan

Baca juga: Selama 2021 KPK Berhasil Lakukan Asset Recovery Rp374,4 Miliar

Kepedulian pemerintah kota di bidang kesehatan, menurut Erman Safar memang menjadi salah satu program prioritas yang dilakukannya demi menggenjot tingkat kesehatan warga.

“Sejak awal 2023, tercatat 95 persen warga Bukittinggi sudah terdaftar sebagai peserta JKN. Hingga akhir 2023, terus terjadi peningkatan, sehingga 97, 08 warga Bukittinggi sudah menjadi peserta JKN, ” jelasnya.

Selanjutnya  kata Wako, sebanyak 134.412 warga Bukittinggi, sudah memiliki jaminan kesehatan nasional.Dari jumlah itu, 25.685 iuran kepesertaannya dibayarkan Pemko Bukittinggi dengan anggaran Rp 10 miliar lebih, melalui program Bukittinggi Hebat dan Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato.

Hal ini tentunya membuktikan bahwa cakupan pelayanan kesehatan di Kota Bukittinggi terus meningkat dari waktu ke waktu, bahkan saat ini menjadi yang tertinggi dan terbaik di Sumatera Barat.Program kemasyarakatan lainnya yang dilakukan adalah menyalurkan bantuan sosial bagi 44.660 jiwa dengan nilai sebesar Rp 33.726.903.630.Anggarannya berasal dari kolaborasi anggaran pemerintah kota dengan pemerintah pusat.

Sebanyak Rp 29, 3 miliar lebih berasal dari pemerintah pusat melalui APBN yang telah disalurkan pada 37.489 jiwa.
Sementara Rp 4, 4 miliar lebih dana dari APBD Bukittinggi, telah diberikan pada 7.171 jiwa.

Baca juga: Dinas PUPR Kalteng, Merilis Design Baru Bundaran Besar Palangka Raya

“Jadi total warga yang diberikan perkuatan dalam bentuk bansos jumlahnya mencapai 89.320 jiwa dengan besaran anggaran mencapai Rp 67, 4 miliar lebih, ” urai Erman Safar.

Dana dari pemerintah pusat, pada umumnya berasal dari Kementrian Sosial, yang disalurkan untuk masyarakat Bukittinggi.Bantuan disalurkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 2.283 KK dengan total anggaran selama satu tahun Rp6, 6 miliar lebih.Bantuan ini, diberikan dengan jumlah yang berbeda sesuai kebutuhan penerima, satu kali tiga bulan, empat kali dalam satu tahun.

Program sembako atau bantuan pangan non tunai (BPNT) selama 2023, dberikan pada 3.816 KK, dengan anggaran Rp 8, 9 miliar lebih.
Setiap KK diberikan bantuan Rp600 ribu per bulan, diserahkan empat kali dalam satu tahun.

Bantuan iuran jaminan kesehatan nasional, juga telah dianggarkan dari pusat untuk 23.640 jiwa, dengan total anggaran Rp 11, 4 miliar lebih.
Bantuan atensi disalurkan untuk 516 jiwa, dengan anggaran Rp 645.773.500.

Sedangkan bantuan permakanan lansia tunggal juga diberikan untuk 516 jiwa dengan anggaran Rp 645.773.500.Bantuan Yatim Piatu (Yapi) diberikan pada 37 anak, dengan jumlah bantuan Rp 17.600.000.

Baca juga: Marketplace Konstruksi Ukur.com Membantu Penjualan Toko Bangunan Terdekat Secara Online

Bantuan logistik korban bencana disalurkan pada 2.799 jiwa dengan total bantuan Rp 42.600.000.
Sedangkan bantuan Elnino, disalurkan pada 3.882 jiwa dengan total bantuan Rp1, 5 miliar lebih.

Bidang Pendidikan

Tak sampai di situ saja, Pemko Bukittinggi juga memberikan perhatian pada sektor pendidikan.
Dimana dalam hal ini, 5.097 pelajar di Kota Bukittinggi dibayarkan iyuran komitenya dengan besaran Rp 9, 4 miliar.

Seperti diketahui, pembebasan uang komite sekolah untuk pelajar SMA sederajat, menjadi salah satu program unggulan dari Wali Kota Bukittinggi.

Sejak 2022 lalu, program ini berjalan dan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) meningkat drastis di tahun 2023.Jika pada tahun 2022 lalu Pemko Bukittinggi, menganggarkan dana sebesar Rp 8, 5 miliar lebih, untuk membayarkan iuran komite pelajar SMA, SMK, SLB negeri yang ber KTP Bukittinggi.

Baca juga: Apa Itu Root Blower dan Apa Fungsinya?

Program ini berlanjut di tahun 2023, bahkan anggarannya ditambah menjadi Rp 9, 4 miliar lebih, untuk dapat membayarkan 5.097 pelajar SMA negeri sederajat.

Dari jumlah tersebut, 4.059 pelajar SMA, 978 pelajar SMK dan 60 pelajar SLB Negeri.
Menurut Walikota, Bantuan Keuangan Khusus (BKK) merupakan bantuan yang diberikan Kota Bukittinggi kepada Pemerintah Provinsi Sumbar, untuk membebaskan iuran siswa SMA, SMK dan SLB negeri di Kota Bukittinggi.

Masih di sektor pendidikan, sebanyak 5.695 orang pelajar dan 517 orang guru non ASN, juga menerima berkah dari kepedulian Pemko Bukittinggi tersebut.Bagi mereka, dikucurkan anggaran sebesar Rp 13, 5 miliar lebih.

Dana buat program tersebut, digulirkan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Pemerintah Provinsi Sumbar dan hibah pemko yang dikucurkan melalui Bagian Kesra.

Bidang pendidikan yang juga jadi prioritas Pemko Bukittinggi, mendapatkan perhatian khusus.Dimana dalam program ini, setiap jenjang pendidikan diberikan program yang berkualitas dan membebaskan warga dari beban keuangan.

Baca juga: Presiden Resmikan Pasar Johar di Semarang

Terkait hal ini, Erman Safar menargetkan, 100 persen generasi muda Kota Bukittinggi wajib minimal pendidikan 12 tahun.Inilah yang menjadi dasar pembebasan iuran komite di tingkat SMA.

Bidang Agama

Walikota menegaskan, beban pembangunan biarkan menjadi tanggungjawab pemerintah dan tidak dibebankan pada masyarakat.Diantara nya Pendidikan keagamaan ternyata, juga kategori unggulan program Erman Safar.

Dimana melalui Program Satu Kelurahan Satu Pondok Tahfiz, pemerintah kata walikota hadir melalui biaya operasional yang jumlahnya mencapai Rp 3.570.132.600.Anggaran sebesar itu dikucurkan untuk operasional sebanyak 24 pondok tahfiz yang tersebar di seluruh wilayah yang ada di Kota Bukittinggi.

“Program satu kelurahan satu pondok tahfiz dihadirkan untuk mencetak generasi muda yang qurani. Dimana mereka hafal Al Quran dan menjadikan agama sebagai landasan hidup mereka di masa yang yang akan datang, ” ungkapnya.

Baca juga: LSP SDM TIK Peroleh Sertifikat Lisensi dari BNSP

Terkait rumah tahfiz itu sendiri, di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, terdapat 9 pondok tahfiz yang total biaya operasionalnya dibantu sebesar Rp 1.389.683.650.Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dengan 8 pondok tahfiz yang total biaya operasionalnya dibantu sebesar Rp 1.578.792.000.
Sementara Kecamatan Guguak Panjang, saat ini memiliki 7 pondok tahfiz yang total biaya operasionalnya dibantu sebesar Rp 601.656.950.

Wako Bukittinggi H.Erman Safar juga dengan bangga menyebutkan jika sepanjang tahun 2023, di Kota Bukittinggi tercatat sebanyak 4.339 investasi dengan serapan tenaga kerja sebanyak 17.081 orang.
Dari data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bukittinggi, tercatat peningkatan dalam jumlah penanaman modal, rencana investasi yang tentunya berdampak pada penyerapan tenaga kerja.

Terbukti, hingga akhir Desember 2023, terdapat 4339 penanam modal dengan 5073 jenis usaha sesuai KBLI yang diusulkan, merupakan bentuk pengembangan investasi di Kota Bukittinggi.
Terkait investasi, Kota Bukittinggi membuka kesempatan seluas luasnya pada para investor, untuk menanamkan modalnya di Kota Bukittinggi.

Sehingga dengan pertumbuhan investasi yang cepat, tentunya akan membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Program kerja lainnya yang dilakukan adalah pembangunan jalan lingkungan dan drainase yang jumlahnya mencapai Rp 8, 2 miliar.Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) telah menyelesaikan pembangunan jalan lingkungan sepanjang 4, 1 km selama 2023.

Baca juga: PELNI Distribusikan 1.000 Jaket Keselamatan ke NTT dan Jayapura

Selain itu, juga dilaksanakan pembangunan drainase sepanjang 2, 4 km.Kedua program tersebut dihadirkan untuk membantu kelancaran dan kenyamanan pemukiman warga yang tinggal di Kota Bukittinggi.

Ada 23 ruas jalan lingkungan dengan total panjang 4153, 20 meter dan 23 titik drainase lingkungan dengan panjang keseluruhan 2413 meter.Untuk kedua pekerjaan itu, tentunya berdampak positif pada kenyamanan masyarakat di pemukiman mereka.

Pemko Bukittinggi menggelontorkan dana sebesar Rp 8, 2 miliar lebih.Dengan rincian, pekerjaan jalan lingkungan menelan dana Rp5, 3 miliar lebih dan drainase Rp2, 9 miliar lebih.Selain itu, dalam mendukung program sanitasi berbasis lingkungan, Dinas Perkim juga membantu dalam pembangunan 43 unit jamban dan septic tank individu di Kota Bukittinggi dengan anggaran sebesar Rp371.339.000.

Kunjungan Wisatawan

Pemerintah Kota Bukittinggi juga menyatakan kebanggaannya, karena sepanjang tahun 2023, sebanyak 1.041.476 orang berkunjung untuk berwisata ke kawasan objek wisata berbayar yang ada di Kota Bukittinggi.

Baca juga: Menkominfo: Pertumbuhan Sektor Infokom 2021 Masih di Atas Ekonomi Nasional

Untuk kunjungan nusantara atau wisatawan dalam negeri masuk ke objek wisata berbayar tercatat sebanyak 1.029.191 orang.

Sedangkan sebanyak 12.285 pengunjung, merupakan wisatawan mancanegara.
Dari jumlah tersebut, 819.690 wisatawan lokal dan 1.261 wisatawan mancanegara masuk ke TMBSK, dengan menghasilkan pendapatan retribusi sebesar Rp 19.536.206.500.

Objek wisata Taman Panorama Lobang Jepang, mencatat sebanyak 209.501 wisatawan lokal dan 11.024 wisatawan mancanegara.
Kunjungan ini menghasilkan pendapatan untuk Kota Bukittinggi sebesar Rp 3.170.210.000.

“Artinya, selama tahun 2023, objek wisata berbayar yang ada di Kota Bukittinggi menghasilkan PAD sebesar Rp 22.706.416.500, ” 

Hal serupa juga ditopang dengan Program Tabungan Utsman yang diinisiasi Wali Kota Bukittinggi Erman Safar, terus mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Sejak pembiayaan pertama di tahun 2023, sudah 740 nasabah yang telah memanfaatkan program ini.

Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, menyampaikan, Pemerintah Kota Bukittinggi bersama Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang (Perseroda), terus berupaya membangkitkan perekonomian masyarakat. Salah satunya melalui program Tabungan Utsman, pembiayaan tanpa bunga, tanpa agunan.

“Dengan program Tabungan Utsman ini, masyarakat dapat memanfaatkan pembiayaan secara syariah. Tidak ada bunga dan agunan. Nasabah hanya membayar atau mencicil pinjaman pokok saja, dengan sistem menabung, ” jelas Erman.

Sejak pembiayaan perdana di tahun 2023, tanggal 20 Januari 2023 lalu, perkembangan realisasi program Tabungan Utsman hingga 3 Maret 2023, atau dalam waktu 40 hari, mencapai Rp 6, 8 milyar. 

Jumlah itu merupakan jumlah total pembiayaan yang bervariasi dari 740 nasabah.
“Alhamdulillah, program ini benar benar bermanfaat bagi warga. Kita targetkan tahun 2023, Tabungan Utsman dapat dimanfaatkan untuk 3000 UMKM Kota Bukittinggi. 

Pemko sudah anggarkan Rp 2, 5 milyar untuk itu dan akan menambah Rp 500 juta lagi. Semoga berkah dan bisa membantu warga kita untuk berusaha, meningkatkan perekonomian mereka dan yang paling utama, bebas dari jeratan rentenir, ” ujar Wako.

Dari data BPRS Jam Gadang, Tabungan Utsman telah dimanfaatkan oleh 2469 nasabah. Data itu dicatat dari awal berdirinya Tabungan Utsman pada Maret 2022 , hingga 3 Maret 2023, dengan realisasi dana sebesar Rp 19, 3 milyar lebih.

Program Mapel PKBAM dan PUPB Mendapat Pujian dari Kepala Sekolah SD di Bukittinggi

Sebagai bentuk kepedulian dan perhatian Wako Erman Safar terhadap masa depan generasi muda, Pemko Bukittinggi menerapkan Penambahan Muatan Lokal dengan materi Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, untuk Pelajar SD dan SMP Negeri di Bukittinggi.

Walikota Bukittinggi, Erman Safar, menyampaikan, di seluruh SD dan SMP Negeri se Kota Bukittinggi, Pelajar diwajibkan belajar Budaya Alam Minangkabau (BAM), Fiqih, Sejarah Islam, Aqidah Akhlak dan Bahasa Arab.

"Alhamdulillah, ini adalah tahun kedua para pelajar kita diberikan tambahan untuk mengisi dada dan pikiran mereka dengan agama dan nilai nilai adat budaya. 

Semoga dengan ini generasi muda kita siap untuk menghadapi masa depan dan terhindar dari pengaruh negatif perkembangan zaman, " tegas orang nomor satu di Kota Bukittinggi 

"Materi ini diberikan langsung oleh Tokoh Adat, Niniak Mamak, Bundo Kanduang Cadiak Pandai. Para pemuka adat dan agama itu, langsung menjadi guru tamu bagi para pelajar, Hal ini ditujukan agar ilmu adat didapat langsung dari narasumber yang kompeten dibidangnya, " jelas Erman Safar.

Program muatan lokal dari Pemko Bukittinggi juga diapresiasi dan disambut baik oleh para Guru SD Negeri dan Swasta se Kota Bukittinggi.

Menurut penuturan Sry Eka Handayani yang merupakan Kepala Sekolah SD Negeri 06 Parit Antang menjelaskan bahwa Mata Pelajaran PKBAM dan PUPB di Kota Bukittinggi adalah menjadi era baru tranformasi pendidikan karakter dan akhlak siswa, sehingga diharapkan para siswa dapat berperilaku baik dan sesuai tuntunan Syara' dan adat Minangkabau 

"Kami atas nama keluarga besar SDN 06 Parit Antang mengapresiasi kinerja Pemko Bukittinggi. Di bawah naungan Pak Erman Safar, mata pelajaran BAM telah dikembalikan setelah 10 tahun tidak ada di dalam kurikulum sekolah di Kota Bukittinggi, " tegas Sry Eka.

Ia juga menyampaikan bahwa harapannya melalui Pemko dan Dinas Pendidikan untuk terus dipertahankan mata pelajaran ini sehingga dapat menjadi benteng anak kamanakan dari arus globalisasi terutama arus informasi yang tak terbendung 

"Kami berharap dengan adanya PK BAM dan PUPB dapat menjadi sarana bagi anak-anak kita untuk terus melestarikan adat istiadat di Minangkabau sekaligus menanamkan kembali falsafah Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah, " jelas Sry Eka.

Di tempat lain, Kepala Sekolah SD 18 Campago Guguak Bulek, Dasril dalam penuturannya melalui via telfon menyampaikan bahwa ke depan diharapkan Mapel PK BAM dan PUPB dapat terintergrasi dengan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), sehingga sedari dini anak diperkenalkan dengan berbagai jenis tradisi, kebudayaan dan permainan khas Minangkabau sehingga bermanfaat untuk diteruskan kepada anak cucu nanti.

"Saya berharap Mapel ini (PKBAM dan PUPB) dapat masuk dan terintegrasi dengan P5, mereka dari sekarang perlu diajarkan bentuk-bentuk tradisi khas Minangkabau seperti Tarian, Pasambahan, Kaba, dan lain-lain, " ungkap Mahasiswa S3 Pendidikan Dasar UNP ini.

Dasril juga berharap karena ini merupakan Mapel Muatan Lokal khas Kota Bukittinggi kiranya mapel ini mulai tahun ajaran 2024/2025 sudah dimasukkan ke dalam daftar ujian baik ujian mid semester, ujian semester maupun ujian akhir sekolah.

"Karena Mapel ini (PK BAM dan PUPB) telah menjadi mata pelajaran muatan lokal Kota Bukittinggi saya berharap ini masuk ke dalam Penilaian, dalam bentuk Ulangan Harian, Ujian Mid Semester, Ujian Akhir Semester dan Ujian Sekolah yang dikoordinir oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi. Sehingga mapel ini juga muncul di Ijazah anak-anak kita dan menunjukkan bahwa di Bukittinggi ada mata pelajaran PKBAM dan PUPB, " tutup Dasril.(**).